Jatah pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) untuk tenaga honorer guru di Jawa Barat anggaran Januari 2007 mencapai 12.455 orang. Namun, informasi tersebut belum banyak diketahui para guru di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kabag Kepegawaian Pemprov Jabar, Aip Rivai mengatakan, pengangkatan tenaga honorer tidak memungkinkan terjadinya "jatah-jatahan" karena hal itu ditentukan langsung oleh BKN sesuai data base yang terdapat di BKN, dengan mengacu pada ketentuan PP No. 48/Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS.
Rivai membantah pihaknya belum menyosialisasikan informasi tersebut. Menurut dia, sosialisasi sudah dilakukan ke setiap kabupaten/kota sejak November 2006. Hanya masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum menyampaikan lagi informasi tersebut kepada setiap SKPD.
Dia mengimbau, agar setiap kabupaten/kota segera menyampaikan kembali informasi tersebut ke setiap SKPD dengan secara terbuka dan transparan sehingga tidak terjadi persepsi yang bermacam-macam.
Tidak transparan
Sekretaris Forum Komunikasi Guru Bantu (FKGB) Jawa Barat, Diah Retno Kuntari, kepada wartawan di Gedung Indonesia Menggugat, Selasa (26/12) mengungkapkan, hanya ada dua kabupaten/kota yang secara transparan menyosialisasikan jatah tersebut kepada para guru, yaitu Kab. Subang dan Kota Cirebon. Kab. Sumedang malah menyerahkan prioritas pengangkatan PNS tersebut kepada FKGB setempat.
"Tidak terbukanya informasi tersebut, memungkinkan banyak pihak melakukan intervensi dalam menentukan prioritas. Bahkan, pada tingkat pelaksanaannya menimbulkan persepsi berbeda di setiap kabupaten/kota," kata Diah.
Untuk lebih menyebarluaskan informasi tersebut, pihaknya sudah melakukan sosialisasi pada 16 Desember 2006 lalu. FKGB juga sudah menentukan tiga syarat dalam menentukan prioritas pengangkatan PNS guru honorer, yakni melihat faktor usia, lama masa kerja, dan ijazah, dengan disesuaikan dengan tingkatan pendidikan, mulai dari TK-SMA/SMK.
Dari jumlah 12.455 tersebut, kata Diah, untuk tenaga honorer Pemprov Jabar sebanyak 179, Kab. Bogor 498, Kab. Sukabumi 470, Kab. Cianjur 652, Kab. Bekasi 1.110, Kab. Karawang 451, Kab. Purwakarta 594, Kab. Subang 468, Kab. Bandung 873, Kab. Sumedang 280, Kab. Garut 443, Kab. Tasik 592, Kab. Ciamis 493, Kab. Cirebon 643, Kab. Kuningan 889, Kab. Indramayu 612, Kab. Majalengka 715, Kota Bandung 726, Kota Bogor 360, Kota Sukabumi 59, Kota Cirebon 163, Kota Bekasi 607, Kota Depok 155, Kota Cimahi 214, Kota Tasikmalaya 126, dan Kota Banjar 83 orang.
Dia mengatakan, untuk Kota Bandung terdapat 2.111 guru tenaga honorer yang dibiayai APBN dan APBD. Jumlah tersebut terdiri atas 1.600 guru bantu (gurban) dan 511 guru sukarelawan (sukwan).
Menjawab pertanyaan perihal sumber data FKGB, Diah mengatakan, pihaknya memperoleh data dan informasi tersebut langsung dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat Jakarta. "Di tingkat provinsi, data ini memang sudah masuk, tetapi belum diketahui di tingkat kabupaten/kota yang ada," ujarnya menambahkan. (Pikiran Rakyat, 27 Desember 2006/A-148)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar